Network
PR TASIKMALAYA - Jamiyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) mengusulkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk diberi gelar pahlawan demokrasi.
Usulan tersebut disampaikan ketua JBMI, Albiner Sitompul, kepada Kementerian Sosial (Kemensos) pada Selasa 20 Oktober 2020 lalu.
Usulan tersebut dilontarkan lantaran Megawati sempat melawan penindasan rezim Presiden RI ke-2 Soeharto.
Baca Juga: Sejak Agustus hingga Oktober, Lima Hiu Tutul Terdampar di Sumatera Barat
“Usulan ini juga dilatar belakangi karena Megawati memiliki peran penting dalam sejarah demokrasi di Indonesia,” ucap Albiner.
Terkait usulan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemensos, Hartono Laras, belum mau memberikan komentar tentang usulan JBMI.
“Usulan mengenai pemberian gelar pahlawan sebelumnya memang sudah banyak dari pemerintah daerah,” ucap Hartono.
Baca Juga: Waspada Beri Izin Vaksin Covid-19, BPOM: Perlu Didukung Bukti Keamanan dan Mutu
Hanya saja, Hartono tak mengetahui berapa angka pastinya.
Sementara itu, Direktur Kepahlawanan, Keperintisian, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial (K2RS), Bambang Sugeng mengatakan, terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar pahlawan.
