Network
PR TASIKMALAYA - Ketua Baznas RI, Noor Achmad memberikan penjelasan bahwa dorongan serta dukungan politik dari sejumlah pihak di Tanah Air, seperti DPR dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjamin dan memastikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Palestina bisa didistribusikan tanpa adanya kendala.
"Sudah kami sampaikan, ini butuh dorongan politik. Artinya, untuk membantu saja itu membutuhkan dorongan politik karena kekuatannya luar biasa," ujar Noor Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan Baznas RI yang dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Senin, dikutip dari ANTARA.
Menurut dirinya, sampai saat ini tidak semua bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh warga Indonesia maupun warga negara lain bisa disalurkan secara langsung kepada warga Palestina. Hal ini dikarenakan, ada sejumlah bantuan yang terhambat dan menumpuk di beberapa perbatasan menuju Palestina, sehingga bantuan tidak bisa didistribusikan secara keseluruhan.
Mulai dari bantuan kemanusiaan seperti makanan, minuman dan kebutuhan lain yang harga nya terhitung murah, belum tentu bisa masuk. Bahkan bantuan berupa alat tenaga kesehatan yang harga nya mahal pun tetap terkena imbasnya, apalagi bantuan alat kesehatan tersebut masuk pada kategori bantuan darurat yang harus segera disalurkan demi menyelamatkan nyawa para warga Palestina yang tertindas.
Baca Juga: Bunga Bangkai Mekar Sempurna di Kebun Raya Cibodas, Tumbuh hingga 3,4 Meter
"Yang di perbatasan, itu numpuk bantuan. Bertruk-truk masih numpuk. Ada 2.000 truk numpuk. Kemudian, ada bantuan yang tersortir padahal itu bantuan yang hebat-hebat, ada peralatan kesehatan, tidak bisa masuk yang harganya miliar-miliaran," ujar dia.
Noor pun turut memberikan penjelasan, bahwa penumpukan bantuan kemanusiaan itu diakibatkan karena adanya pembatasan yang dilakukan oleh pihak Israel. Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki rasa antusiasme yang tinggi untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para warga di Palestina.
Hal tersebut, bisa terlihat dari gelombang penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia terhadap perencanaan Baznas yang akan berhenti untuk melakukan penggalangan dana bagi warga Palestina.
"Kita mau menutup bantuan Palestina, masyarakat tidak mau. Bahkan, tadi malam saya ditelpon untuk minta izin bekerja sama dengan Baznas mengadakan penggalangan dana di Monas," ucap dia.
