Network
PR TASIKMALAYA - RUU Cipta Kerja disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Senin 5 Oktober 2020 menjadi Undang-Undang, menuai pro kontra dari berbagai pihak.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, menyatakan setuju disahkannya UU Cipta Kerja, sebab salah satu 'PR'-nya berkurang.
Edhy menilai, UU Cipta Kerja akan lebih banyak memberikan keuntungan kepada masyarakat nelayan karena ada kepastian usaha dan perizinan.
Baca Juga: Antisipasi Lonjakan Kembali Klaster Pesantren di Tasikmalaya, Dinkes Pulangkan Santri yang Sehat
Senada dengan Edhy, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita juga menyatakan setuju akan UU Cipta Kerja.
Edhy menyebut, Undang-undang tersebut bisa mendorong keberlanjutan industri manufaktur karena tenaga kerja dijamin lebih baik dalam Omnibus Law itu.
“UU Ciptaker ini membuat sektor tenaga kerja itu bisa terjamin lebih baik jadi kalau sektor tenaga kerja baik, tentu akan mendukung industri manufaktur dan sebaliknya,” katanya dalam jumpa pers virtual di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu 7 Oktober 2020.
Baca Juga: Imbas dari Pandemi Covid-19: 6,4 Juta Pekerja Dirumahkan dan Alami PHK
Menurut Agus, antara industri dan pekerja memiliki kaitan erat dan sama-sama penting.
Ia mengatakan, pemerintah melalui UU Cipta Kerja ingin mendorong produktivitas yang pada akhirnya membuat produk Indonesia memiliki daya saing lebih kuat.
