Network
PR TASIKMALAYA - Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, dan PA 212 memberikan maklumat kepada pemerintah.
Maklumat itu keluar usai Pemerintah tetap akan menggelar Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.
Pilkada Serentak 2020 tetap akan dihelat meski sebagian kelompok berharap ditunda sebab angka kasus harian Covid-19 terus meningkat.
Baca Juga: Makin Digandrungi, Pemerintah Diminta Tarik Investasi dari TikTok dan Zoom
Bahkan, kasus positif virus corona harian hingga kini masih naik dan tembus hingga 4.000-an kasus.
Dikutip dari Warta Ekonomi, menanggapi hal itu, FPI cs mendesak agar pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19
Pihaknya pun menyebut jika virus corona telah memakan korban, salah satunya Ketua dan Komisioner KPU yang dinyatakan positif Covid-19.
Baca Juga: Cek Rekening Sekarang! Subsidi Gaji Tahap IV Sudah Cair
FPI, GNPF, dan PA 212 mengeluarkan maklumat yang telah ditandatangani petinggi tiga organisasi tersebut seperti Ahmad Shobri Lubis, Yusuf Martak, dan Slamet Ma'arif pada Selasa, 22 September 2020.
"Proses pendaftaran pasangan calon kepala daerah telah menjadi sebab terjadinya mobilisasi massa dan penyelenggara pilkada, yaitu Komisioner KPU telah terpapar Covid-19," bunyi maklumat tersebut.
