Network
PR TASIKMALAYA - Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan anggaran Rp. 12,32 triliun untuk menjalankan Program Padat Karya Tunai (PKT).
Program PKT tersebut menyasar 34 provinsi di Indonesia guna menanggulangi imbas sosial dan ekonomi yang diakibatkan Pandemi Covid-19.
PUPR mewakilkan pelaksanaan salah satu programnya, yaitu KOTAKU, kepada Ditjen Cipta Karya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Kelompok Masyarakat.
Baca Juga: Update Harga Emas Antam Rabu, 16 September 2020: Turun Rp 7.000 per Gram
Program KOTAKU ini dimaksudkan untuk memperbaiki permukiman kumuh di wilayah perkotaan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah sebuah bentuk kerja sama antara Kementerian PUPR dan Pemda.
Tujuan dari kerja sama ini adalah menggerakan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, terutama infrastruktur berskala kecil yang tidak memerlukan teknologi, mulai dari perencanaan kegiatan sampai dengan pengawasannya.
Baca Juga: Indonesia dan UNICEF Tandatangani MoU Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19
“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok.
"Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” kata Basuki.
