Hindari Perspektif Negatif, Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji 5 Hal Pemberlakuan New Normal

- 29 Mei 2020, 08:05 WIB
Haedar Nashir.
Haedar Nashir. //PIKIRAN RAKYAT

"Perlu ada penjelasan dari Pemerintah tentang kebijakan 'new normal'. Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing," ujar Haedar.

Kesimpangsiuran mengenai penafsiran 'new normal' ini dipandang menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat. Bahkan, demi melaksanakan aturan, kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan.

Baca Juga: Muncul Dugaan Virus Corona Hasil Konspirasi, Begini Penjelasan Peneliti Dalam Negeri

Sementara, laporan BNPB menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 masih belum dapat diatasi. Tetapi pemerintah justru mulai mewacanakan 'new normal'.

“Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan saksama dari para ahli epidemiologi. Wajar jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi," ujar Haidar. 

Kemudian ia menambahkan bahwa penyelamatan ekonomi memang penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah keselamatan jiwa masyarakat ketika wabah Covid-19 belum dapat dipastikan penurunannya.

Baca Juga: Sah! PSBB Tasikmalaya Tak Diperpanjang, New Normal Jadi Pilihan

Haidar berpendapat bahwa dengan segala otoritas dan sumber daya yang dimiliki, pemerintah tentu memiliki legalitas kuat untuk mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Maka dengan demikian sepenuhnya pemerintah bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari kebijakan 'new normal' yang akan diterapkan di Indonesia.

"Semua pihak di negeri ini sama-sama berharap pandemi Covid-19 segera berakhir, di Indonesia maupun di mancanegara. Namun semuanya perlu kesaksamaan agar tiga bulan yang telah kita usahakan selama ini berakhir baik. Semoga Allah Swt. melindungi bangsa Indonesia," kata Haedar Nashir.***

Halaman:

Editor: Suci Nurzannah Efendi

Sumber: Permenpan RB


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x