7 Arahan Presiden Terbaru terkait Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia

- 31 Maret 2020, 08:01 WIB
JOKOWI.*
JOKOWI.* /instagram.com/jokowi/


PIKIRAN RAKYAT - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (Covid-19) menyampaikan keterangan pers terkait hasil Rapat Terbatas (ratas) yang dilaksanakan melalui konferensi video pada 30 Maret 2020.

Terdapat 7 poin utama yang disampaikan Kepala BNPB berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pertama, Pemerintah akan memperhitungkan dengan teliti, penuh kehati-hatian tentang penetapan status sehingga kesimpulan yang telah diambil oleh Presiden, yaitu formatnya adalah pembatasan sosial skala besar dengan mengacu kepada tiga dasar.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Tasikmalaya, 31 Maret 2020: Cineam dan Purbaratu akan Diterpa Hujan Lokal

Tiga dasar tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, dalam hal ini adalah darurat sipil.

“Kemudian dapat dipastikan bahwa pemerintah, dalam hal ini negara, tidak mengikuti apa yang telah dilakukan oleh sejumlah negara yang ternyata juga tidak efektif dalam mengambil kebijakan dan justru menimbulkan dampak yang baru,” ujar Doni seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari laman resmi Sekretariat Kabinet.

Doni menjelaskan dalam konsep penanganan bencana, penyelesaian bencana tidak dibenarkan menimbulkan masalah baru atau bencana baru.

Baca Juga: Informasi Hoaks Ancam Indonesia di Tengah Covid-19, Berikut 5 Tips Jitu Terhindar dari Berita Palsu

“Oleh karenanya, keseimbangan-keseimbangan ini akan senantiasa menjadi perhitungan dan tentunya juga dengan melibatkan sejumlah pakar di bidang hukum, selanjutnya nanti akan diterbitkan Perppu dalam waktu dekat ini,” imbuh Doni.

Kedua, Presiden telah memberikan instruksi lebih tajam tentang segera melakukan realokasi dan refocusing APBD dan juga APBN untuk prioritas kepada masyarakat yang terdampak dari bencana Covid-19 ini.

Ketiga, berkenaan dengan keterbatasan fasilitas yang ada, terutama untuk alat mengetes kesehatan yang untuk mendeteksi orang-orang yang positif atau negatif, maka Presiden telah memberikan arahan, dibenarkan oleh swasta untuk menyelenggarakan tes PCR di bawah koordinasi Kementerian BUMN.

Baca Juga: Warga Terdampak Pembatasan Wilayah Mulai Diinventarisir, Tiap Jiwa Dapat Bantuan Rp 500 Ribu

“Sehingga nanti Bapak Menteri BUMN akan mengatur lebih lanjut swasta mana saja yang diberikan kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tes PCR ini,” ujar Doni.

Doni juga menyampaikan mengenai solusi untuk mengatasi keterbatasan dari laboratorium dan lembaga penelitian yang ada di daerah.

Menurut Doni hal tersebut bisa dipercepat dengan melibatkan swasta secara maksimal tentunya dengan SOP dan standar kesehatan yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

Keempat, menyangkut masalah mudik atau tidak mudik yang sebelumnya sudah dibahas secara detail melibatkan para Gubernur.

Baca Juga: Terkait Hasil Test Swab PDP Meninggal Dunia, Pemkab Tasikmalaya Dinilai Lamban Beri Kejelasan

“Jadi mohon bersabar dulu untuk keputusan ini akan dikeluarkan besok sore, siapa yang boleh mudik, siapa yang kira-kira dianjurkan tidak mudik dengan beberapa ketentuan yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Kelima, pemerintah memastikan ketersediaan kebutuhan bahan pokok di seluruh daerah, termasuk juga fasilitas-fasilitas kesehatan yang dapat mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat, antara lain masker, hand sanitizer, dan juga disinfektan.

“Menyangkut APD, APD ini menjadi masalah global, bukan hanya di Indonesia. Tetapi Bapak Menteri Pendustrian telah melapor kepada Bapak Presiden, terdapat 28 industri tekstil yang kelak di kemudian hari mampu memproduksi APD, walaupun sebagian besar bahan bakunya berasal dari impor,” sambung Kepala BNPB.

Keenam, pemerintah akan memprioritaskan kebutuhan domestik dan Gugus Tugas telah menyalurkan sekitar 165.000 unit APD ke seluruh Indonesia, terutama di Kota Jakarta yang terdampak Covid-19 paling parah.

Baca Juga: Pelatih Kiper Persib Bandung Luizinho Passos Ajak Semua Pihak Beri Dukungan pada Wander Luiz

“Kemudian juga hari ini mudah-mudahan kalau tidak ada hambatan akan tiba 100.000 unit lagi APD dari industri tekstil yang sama. Jadi saya katakan berulang kali bahwa APD ini adalah APD produksi dalam negeri yang memang harusnya diekspor karena bahan bakunya berasal dari luar negeri,” ujarnya.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan para menteri, terutama Menteri Luar Negeri dan juga 9 menteri lainnya, ada kesepakatan bahwa Indonesia juga mendapatkan hak dan prioritas untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Ketujuh, sejumlah warga masyarakat telah kembali ke kampung halamannya, Presiden mendapatkan masukan dan usulan dari sejumlah Menteri.

“Beliau menyetujui bahwa setiap kelurahan sebaiknya membuat dapur-dapur umum, terutama nantinya untuk menampung warga masyarakat kita yang kembali ke kampung halamannya. Dibutuhkan kesadaran kolektif untuk meningkatkan rasa gotong royong,” ungkap Doni.

Baca Juga: Bentuk Perhatian untuk Para Pemain Persib Bandung, Robert Tak Henti Ingatkan agar Tetap di Rumah

Ia juga mengatakan bahwa dari awal, Gugus Tugas telah membangun sebuah kolaborasi pentahelix berbasis komunitas.

Oleh karenanya diharapkan semua unsur-unsur, baik pusat dan daerah bersatu-padu untuk bisa menyelenggarakan berbagai upaya.

“Mulai dari upaya pencegahan, yang mana masyarakat yang masih sehat harus tetap kita jaga selalu sehat, yang kurang sehat harus menjadi sehat, dan yang sakit diobati bisa sembuh,” ujar Doni.***

 

Editor: Rahmi Nurlatifah

Sumber: setkab


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x