Network
PR TASIKMALAYA – Refly Harun baru-baru ini dalam akun YouTube pribadinya, membahas sola Kaesang Pangarep
Refly Harun kembali membahas perihal Kaesang Pangarep, yang membeli saham nyaris mencapai Rp100 milyar.
Menurut Refly Harun, wajar jika banyak pihak mempertanyakan asal muasal uang yang dimiliki Kaesang Pangarep.
Karena itulah, Refly Harun ini menegaskan kembali perihal clean government dan good governance dalam kasus Kaesang Pangarep tersebut.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Sering Melihat atau Mimpi Hewan Ini? Ternyata Ini Pesan dari Mereka untuk Anda!
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari YouTube Refly Harun yang ditayangkan pada 20 Desember 2021, Ahli Hukum Tata Negara tersebut membahas kembali hal tersebut.
Ahli Hukum Tata Negara tersebut mengungkapkan, perihal siapa pihak-pihak yang wajib untuk melaporkan kekayaannya.
Menurutnya, pihak yang wajib untuk melaporkan harta kekayaannya adalah mereka yang saat ini sedang menduduki jabatan publik.
“Jadi kalau kita bicara tentang harta kekayaan, maka yang punya kewajiban untuk transparansi dan lain sebagainya adalah, itu mereka yang sedang menduduki jabatan publik,” ungkap Refly Harun.
Baca Juga: Tes Psikologi: Apa yang Kamu Lihat Pertama? Ungkap Tingkat Kecerdasan Emosional Dirimu
Sementara itu, orang yang tidak sedang menjabat jabatan publik, menurutnya, tidak bisa dimintai transparansi kekayaan yang dimilikinya.
Kecuali sambungnya, mereka yang baru selesai dari jabatannya dan melaporkan harta kekayaannya selama dirinya menjabat.
Hanya saja itu tidak memiliki sanksi apapun, akan tetapi bentuk kesadaran etis saja dari pejabat publik.
Refly Harun juga menjelaskan, banyak orang-orang yang berkata bahwa Kaesang Pangarep bukanlah pejabat publik.
Baca Juga: 15 Link Twibbon Selamat Tahun Baru 2022 dengan Desain Menarik Bisa Diunggah Gratis di Sini!
Hal ini pun dibenarkan juga oleh pemilik YouTube dengan tagline Keren Cadasnya tersebut.
“Tetapi dia adalah, putra dari orang yang berkuasa di republik ini, putra presiden,” kata Refly Harun menjelaskan.
Dalam good governance dan clean government, tidak hanya soal hukum, tapi juga soal etika publik.
“Jadi soal etika publik itu adalah yang related dengan kekuasaan, yang sedang berkuasa, tentu orang mempertanyakannya,” ungkap Refly Harun menjelaskan.***
