Network
PR TASIKMALAYA - Najwa Shihab belum lama ini melakukan perbincangan dengan seorang aktivis lingkungan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Pada momen itu, Najwa Shihab mengulik pandangan aktivis lingkungan Jatam bernama Pradarma Rupang terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim.
Lebih lanjut, Najwa Shihab membagikan pendapat aktivis lingkungan itu dalam kanal YouTube Najwa Shihab.
"Kerap kali yang disampaikan ini dampaknya bagus untuk perekonomian," ujar Najwa Shihab yang dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari kanal YouTube Najwa Shihab, pada Kamis, 9 Desember 2021.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Ketahui Karakter Potensial Anda dengan Memilih Salah Satu Pohon Unik Ini
"Bahkan, sejak wacana ini, muncul jalanan menuju titik nol, yang sudah ada disebutkan itu sudah bagus, begitu," tutur Najwa Shihab soal pembangunan IKN.
Najwa Shihab menyebutkan bahwa sebelumnya tidak ada jalan tol, akses jalanan pun rusak.
"Itu dijadikan contoh betapa memang pembangunan ini akan menghidupkan perekonomian dari segi infrastruktur," tuturnya.
"Ya sebenarnya perekonomian kita malah lagi defisit ya," jawab Pradarma Rupang selaku Dinamisator Jatam Kalimantan Timur.
Baca Juga: Update Covid-19 Indonesia 9 Desember 2021: Kasus Corona Baru Hari Ini Bertambah Sebanyak 220
Sementara itu, Pradarma mengomentari soal dana Rp466 triliun untuk IKN yang sebaiknya digunakan untuk perbaikan ekonomi.
"Di sisi lain, sebenarnya jalanan yang kita lihat itu semuanya justru baru hadir atas permintaan kepala negara kita," ujarnya.
Namun, Pradarma menuturkan bahwa jalanan itu bukan permintaan dari rakyat di daerah Sepaku, di Kalimantan Timur.
"Jalan ini hadir untuk memenuhi bangunan situs kolosal ini, itu sebenarnya justru jauh," ungkapnya.
Baca Juga: Lirik Lagu Patah - Iwan Fals yang Belum Lama Dirilis
Lebih lanjut, Pradarma mengungkapkan bahwa terkait ekonomi, menurutnya, dalam puluhan tahun pemerintah memaksakan kebijakan terkait perkebunan sawit hingga perhutanan.
"Namun, kita lihat bagaimana visi kesejahteraan rakyat, justru banyak dari jurang kemiskinan," tuturnya.
"Itu juga alasan yang dipaksakan kepada kami yang ada di daerah," katanya.***
