Minta Kebijakan Larangan Mudik Lebaran Tidak Banyak Didebat, Teddy Gusnaidi: Ikuti Saja, Toh Tujuannya Baik

Adapun terdapat pengecualian larangan mudik, khususnya bagi pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas.

Akan tetapi, pengecualian tersebut harus dengan syarat memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon 2 bagi ASN dan BUMN, serta surat keterangan dari kepala desa bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak.

Baca Juga: AHY Ancam Keras Pengganggu Demokrat, Dewi Tanjung: Tak Takut Tapi Nyai Geli

“Tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi dan perusahaan tempat dia bekerja. Panduannya akan diatur oleh KemenpanRB, sedangkan untuk tanggung jawab perusahaan akan diatur oleh Kemenaker, sedangkan yang di luar itu akan diatur oleh Kemendagri,” pungkas Menko PMK.***(Umam Ismail/Mantrasukabumi.Pikiran-Rakyat.com)