Network
PR TASIKMALAYA - Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menjelaskan argumen adanya klausul dalam RUU Pemilu terkait larangan mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk ikut dalam kontestasi Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, ataupun Pilkada.
Dalam penjelasannya, Komisi II DPR RI melalui Zulfikar Arse Sadikin menyebut bahwa salah satu alasan di balik larangan ikut Pemilu bagi mantan anggota HTI adalah organisasi tersebut tidak sejalan dengan konsensus dasar berbangsa dan bernegara.
"HTI, pengurus, dan anggotanya bertolak belakang dengan empat konsensus dasar bangsa Indonesia bahkan hendak menggantinya HTI juga sudah dinyatakan pemerintah sebagai organisasi terlarang," kata Komisi II DPR RI Zulfikar, Selasa, 26 Januari 2021 sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara.
Baca Juga: Beri Kritik Pedas untuk Anies Baswedan Soal Jakarta, Ferdinand: Polusi Turun Karena WFH!
Lebih lanjut, Zulfikar Arse Sadikin mengungkapkan bahwa untuk menjadi pejabat publik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, termasuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, dan pegawai BUMN/BUMD harus ada persyaratan dan janji yang harus dipenuhi.
Menurut dia, persyaratan dan sumpah/janji tersebut, di semua peraturan perundangan menghendaki adanya komitmen serta kesetiaan kepada empat konsensus dasar bangsa.yang meliputi Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
Sedangkan menurutnya, HTI, pengurus, dan anggotanya bertolak belakang dengan empat konsensus berbangsa tersebut bahkan hendak menggantinya. Karena itu dia menilai dengan melihat sikap HTI dan anggotanya itu, tentu tidak diperbolehkan menjadi pejabat publik.
"Lalu apakah dengan pandangan dan sikap seperti itu, lalu mereka (eks-anggota HTI) tetap diperbolehkan menjadi pejabat publik? Tentu tidak kan," katanya.
