Network
PR TASIKMALAYA - Beredar wacana pemberian sertifikat digital bebas bepergian tanpa tes usap PCR kepada warga yang sudah disuntik vaksin.
Hal itu pun salah satunya disoroti oleh Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta.
Sukamta meminta Presiden Joko Widodo dengan tegas menertibkan setiap menteri yang mengeluarkan pernyataan kontraproduktif tersebut.
Baca Juga: Bantah Pasang Badan Bela Raffi Ahmad, Teddy Gusnaidi: Meluruskan Hal yang Salah
"(Wacana sertifikat bepergian tanpa tes usap) itu jelas menunjukkan sikap inkonsisten yang bisa membahayakan upaya penanganan pandemi.
"Saya harap presiden tegas dan menertibkan setiap menteri supaya mereka tidak membuat statement yang kontraproduktif dengan upaya penanganan pandemi," kata Sukamta dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara, Sabtu, 16 Januari 2021.
Menurut Sukamta, masyarakat akan bingung dengan informasi simpang siur tersebut, hingga dikhawatirkan dapat berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.
Baca Juga: LIPI Ciptakan Alat Pembersih Udara Anti Covid-19 dan Mampu Deteksi Jumlah Orang Dalam Ruangan
"Kalau disiplin berkurang akan ada lonjakan positif, imbasnya rumah sakit kewalahan," lanjut Sukamta.
Sukamta juga mengaku prihatin dengan angka lonjakan jumlah pasien positif Covid-19 setiap hari di tengah program vaksinasi yang baru saja berjalan.
Ia mengatakanm pasien positif pecah baru saja pecah rekor pada Kamis, 14 Januari 2021 dengan penambahan kasus 11.557 orang.
Baca Juga: Tanggapi Mbak You Dipolisikan, Taufiqurrahman Singgung Tukang Lapor hingga Provokator
Tapi sehari setelahnya, pada Jumat, 15 Januari 2021, kembali pecah rekor dengan jumlah 12.818 orang.
Dengan lonjakan kasus setiap harinya seperti itu, anggota DPR RI asal Yogyakarta itu khawatir fasilitas dan tenaga kesehatan yang jumlahnya terbatas di sejumlah rumah sakit tidak siap menghadapi kondisi tersebut.
Wakil Ketua Fraksi PKS itu meminta pemerintah lebih konsisten dalam kebijakan penanganan pandemi.
Baca Juga: Mbak You Klarifikasi soal Ramal Jokowi Lengser, Husin Shihab: Kok Ngeles jadi Tahun 2024?
Karena konsistensi kebijakan itu, menurut Sukamta, sangat terkait dengan tingkat kesuksesan penanganan Covid-19 . ***
