Sikapi Politik Identitas, Dosen UNU Surakarta: Perbedaan Beri Warna dalam Demokrasi

- 16 Januari 2021, 15:32 WIB
Akademisi dari Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Surakarta Dr. H. Amir Mahmud, M.Ag.
Akademisi dari Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Surakarta Dr. H. Amir Mahmud, M.Ag. /Antara

PR TASIKMALAYA - Akademisi Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Surakarta, Dr. H. Amir Mahmud, M.Ag menyebut, tahun 2021 merupakan waktu yang tepat untuk menyudahi eksploitasi agama sebagai komoditas politik melalui politik identitas yang kian marak.

Amir Mahmud mengatakan bahwa masyarakat harus memahami bahwa membela agama bukanlah sesuatu yang berseberangan dengan membela negara.

Begitu pula sebaliknya, menegakkan ajaran Nabi juga bukan halangan untuk menegakkan NKRI.

Baca Juga: Ulama dan Habib Wafat, Hidayat Nur Wahid: Umat Kembali Berduka

Dosen Pascasarjana UNU Surakarta ini juga menyebut, banyak oknum dan tokoh agama yang menggunakan agama sebagai dalih untuk melegitimasi tindakannya.

"Saya melihat memang ada kecenderungan dari beberapa tokoh agama yang menjadikan agama sebagai kendaraan untuk me-legitimate tindakannya, seolah-olah ini adalah perintah dari agama.

"Inilah yang harus kita sudahi," ujar Amir Mahmud dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara.

Baca Juga: Rayakan Kemenangan, Lady Gaga dan Jennifer Lopez Siap Tampil di Pelantikan Joe Biden-Kamala Harris

Selain itu, Amir Mahmud mengatakan, keadaan akan kian runyam lantaran legitimasi agama tersebut dilakukan dalam konteks teori politik yang membuat banyak kesalahpahaman antara pemerintah dan rakyat.

"Apalagi, hal ini selalu terjadi dalam konteks politik karena dalam teori politik, pemerintah dan rakyat ini memang selalu ada yang miss.

"Tinggal tergantung bagaimana membangun komunikasinya," tutur Direktur Amir Mahmud Center tersebut.

Baca Juga: Soal Donald Trump yang Muncul sebagai Cameo di Home Alone 2, Sutradara Ungkap Hal Tak Terduga

Oleh sebab itu, ia berharap para tokoh di Indonesia ini dan para pemimpinnya memahami wawasan kebangsaan yang religius.

Terkait dengan perbedaan, menurut dia, memang harusnya ada yang namanya perbedaan. Akan tetapi, perbedaan tidak seharusnya sampai menyulut pada hal-hal yang sifatnya chaos dan lain sebagainya.

"Justru perbedaan ini harusnya memberikan warna dalam demokrasi kita. Hal ini sudah ada aturan dan tempatnya untuk menyalurkan perbedaan-perbedaan itu.

Halaman:

Editor: Tyas Siti Gantina

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x