Terima Nama Calon Kapolri yang Diajukan Jokowi, Puan Maharani: Akan Perhatikan Berbagai Aspek

- 13 Januari 2021, 14:30 WIB
Puan Maharani Terima Surat dari Presiden yang Berisi Tentang Nama Calon Kepala Kepolisian RI pada Rabu, 13 Januari 2021
Puan Maharani Terima Surat dari Presiden yang Berisi Tentang Nama Calon Kepala Kepolisian RI pada Rabu, 13 Januari 2021 /Humas DPR

PR TASIKMALAYA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR RI telah menerima Surat Presiden tentang nama calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), yakni Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

"Pada hari ini, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan usulan Pejabat Kapolri kepada DPR RI atas nama Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo untuk mendapatkan persetujuan DPR," kata Puan dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA.

Lebih lanjut, Puan Maharani juga mengatakan, pergantian Kapolri saat ini adalah mengikuti siklus masa jabatan yang telah berakhir dan dengan demikian perlu diangkat Kapolri yang baru.

Baca Juga: Raffi Ahmad Jalani Vaksinasi Covid-19 Perdana, Raffatar Malah Tidur Pulas

Puan menjelaskan, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR RI.

"Dalam memberikan pendapat atas Kapolri usulan Presiden, DPR RI akan memperhatikan berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Kapolri yang diusulkan memenuhi persyaratan," ujarnya.

Dia mengatakan, persyaratan itu meliputi syarat adimistratif, kompetensi, profesionalitas, dan komitmen dalam mengawal Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Baca Juga: Raffi Ahmad Divaksinasi Covid-19 Perdana, Ernest Prakasa: Dia Sangat Berpengaruh ke Masyarakat Luas

Selanjutnya menurut dia, proses pemberian persetujuan akan dilakukan sesuai mekanisme internal DPR yaitu didahului dengan Rapat Pimpinan, Rapat Badan Musyawarah, pemberitahuan tentang masuknya Surat Presiden tentang Pencalonan Kapolri serta penugasan Komisi terkait, yaitu Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau "fit and proper test".

Halaman:

Editor: Tita Salsabila

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x