PR TASIKMALAYA - Pengamat Ekonomi, Rizal Ramli memberikan tanggapan mengenai cara pimpinan media di negara demokrasi seharusnya.
Kemudian, Rizal Ramli juga menanggapi soal pimpinan perusahaan media yang merangkap sebagai Ketua Umum partai politik.
Menurut Rizal Ramli bahwa jika hal itu terjadi maka akan ada “kepincangan” media dalam menuntun demokrasi negara.
Baca Juga: Baim Wong dan Paula Verhoeven Kompak Cium Pipi Anak, Tak Disangka Kenzo Malah Bereaksi Begini
Maka dari itu, Rizal Ramli mengkritik jika ada petinggi media yang merangkap sebagai pimpinan partai politik.
Pernyataan ini disampaikan Rizal Ramli dalam cuitan Twitter @RamliRizal pada Senin, 1 November 2021.
“Di negara demokrasi tidak ada pimpinan media merangkap jadi Ketua Umum Partai,” ungkap Rizal Ramli seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Twitter @ramlirizal.
Baca Juga: Anya Geraldine Akhirnya Bongkar Pria Brewokan Diduga Pacarnya, Siapa Dia?
“Media Menjadi Pilar keempat dari demokrasi,” tambahnya.
Bahkan, Rizal Ramli memberikan pernyataan bagaimana seharusnya media berperan di negara demokrasi.
“Seharusnya aktif mengawasi eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” kata Rizal Ramli.
Baca Juga: Mama Rieta dan Mama Amy Buat Video Joget di TikTok, Netizen Ramai-ramai Beri Sebutan Ini
Mantan Menteri ESDM ini memberi masukan bahwa media tidak seharusnya menjadi bagian dalam kekacauan politik saat ini“Bukan malah bagian dari perkacauan,” ucap Rizal Ramli.
Seperti diketahui sebelumnya, kekuatan media cukup besar dalam sebuah negara demokrasi.
Sehingga, kekuatan yang besar ini agar tidak sampai disalahgunakan dalam urusan politik yang “abu-abu”.
Baca Juga: Indonesia Resmi Menjadi Ketua G20 pada 2022, Ridwan Kamil: Indonesia Patut Bangga
Ketidakberpihakan media dalam dunia politik, selain pada kebenaran dan fakta, sangat diprioritaskan.
Maka dari itu, patut dijaga sikap netralitas media dalam negara demokrasi.***