Network
PR TASIKMALAYA - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman pada Jumat, 23 Oktober 2020.
Budi ditahan atas kasus suap terkait Dana Alokasi Khusus atau DAK Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat tahun anggaran 2018.
Sebelumnua, status tersangka yang ditetapkan kepada Wali Kota Tasikmalaya tersebut sudah ditetapkan oleh KPK sejak 26 April 2019.
Baca Juga: Optimalkan Transportasi di Tengah Covid-19, Tri Risma: Bus Itu Harus Aman dan Bersih
"Untuk kepentingan penyidikan, setelah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 33 orang dan dua orang ahli, KPK melakukan penahanan tersangka BBD selama 20 hari terhitung sejak 23 Oktober 2020 sampai 11 November 2020 di Rutan KPK Cabang Gedung ACLC (Gedung KPK lama)," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara
Dalam masa pandemi Covid-19, Ghufron menjelaskan, tahanan akan melakukan isolasi selama 14 hari yang dilakukan secara mandiri di Rutan Cabang KPK.
Penahanan Wali Kota Tasikmalaya tersebut merupakan pengembangan dari perkara dugaan mengenai suap yang terkait mengenai usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN perubahan di tahun Anggaran 2018, hal tersebut diawali dengan operasi tangkap tangan yang dilaksanakan pada 4 Mei 2019 di Jakarta.
Baca Juga: Pantau Rangkaian Simulasi Vaksinasi Covid-19, Ridwan Kamil: Prosesnya Rumit
"Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK menyita uang Rp400 juta dan juga sejauh ini telah menetapkan enam orang tersangka," tuturnya.
Selain itu, terdapat enam tersangka yang terlibat dalam kasus ini diantaranya mantan anggota Komisi XI DPR, Amin Santoro, dari unsur swasta atau perantara ada Eka Kamaluddin.
