PIKIRAN RAKYAT - Memperingati Hari Lahir Pancasila, puluhan warga yang tergabung dalam relawan bela negara melakukan long march atau jalan kaki, Senin 1 Juni 2020, dengan membawa spanduk bertuliskan menolak keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia khususnya di Kota Tasikmalaya.
Mereka turun langsung kejalanan dengan berjalan kaki dan menggunakan sepeda motor mereka mulai membentangkan spanduk bertuliskan "Kami bangga menjadi musuh PKI, Tasikmalaya anti PKI, tolak tenaga kerja asing di Indonesia dan naskah teks Pancasila" disejumlah titik yang mereka lalui.
Mereka juga mendatangi Gedung DPRD, Kantor Wali Kota Tasikmalaya dan Komando Distrik Militer 0612 Tasikmalaya. Kedatangan tersebut, tidak ada yang menemuinya karena mereka tak memiliki izin untuk melakukan aksi damai tersebut dan mereka langsung membubarkan diri.
Baca Juga: Belum Ditentukan, Pelaksanaan KBM di Kota Tasikmalaya Masih Tunggu Kebijakan Pusat
Salah seorang relawan bela negara, Rahadi mengatakan, pihaknya mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga kedaulatan NKRI dari ronrongan PKI, menolak keberadaan PKI di muka bumi ini termasuknya di Indonesia dan Tasikmalaya.
Masyarakat juga kata dia, sangat mendukung agar paham komunis harus hengkang dari bumi pertiwi.
"Siapa lagi yang harus mendukung lahirnya Pancasila kalau bukan kita sebagai warga yang cinta NKRI. Dan kita sebagai masyarakat Kota Tasikmalaya meminta dukungan pemerintah, DPRD dan Kodim Tasikmalaya agar bersama-sama menolak PKI. Lahirnya, Pancasila ini untuk menggerakan persatuan terutamanya mengatasi semua tantangan," katanya, Senin 1 Juni 2020.
Baca Juga: Pariwisata Terpukul akibat Perbatasan di Tutup, Kanada Gencar Promosikan Liburan di Belakang Rumah
Rahadi mengatakan, peringatan hari lahirnya Pancasila di tengah pandemi Covid-19 dapat memperkuat nilai-nilai kegotongroyongan, saling menjaga termasuk saat memasuki tatanan normal baru (new normal).
"Adanya virus ini menjadi tantangan bagi kita agar tetap berupaya melakukan gotong royong, saling menjaga dan harus tetap mematuhi anjuran pemerintah sebelum ditemukan vaksinnya," tutur dia.***