Network
PIKIRAN RAKYAT -Sebanyak 40 ribu orang pemudik asal Kabupaten Tasikmalaya yang pulang kampung dari Zona Merah Covid-19 kini dalam situasi terancam miskin.
Hal itu karena mereka tidak bekerja lagi di perantauan, baik akibat di rumahkan, pengurangan jam kerja, hingga terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca Juga: Terima Surat Persetujuan Menkes, PSBB Bandung Raya Resmi Diterapkan Mulai 22 April 2020
Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto mengatakan, status zona hijau Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya karena tidak ada satu pun warga yang terpapar virus corona, tidak serta merta lepas dari permasalahan.
Penanggulangan dan pengendalian kasus Covid-19 jadi tantangan tersendiri agar tidak muncul pasien positif disaat banyak pendatang dari zona merah.
Baca Juga: Tak Kena Imbas Pandemi Covid-19, KKP Klaim Kegiatan Ekspor Alami Peningkatan
"Kalau di zona merah itu jelas tangani pasien Positif dan PDP, sedangkan kami ini sulit awasi Orang Tanpa Gejala (OTG) yang datang eksodus dari zona merah," jelasnya.
Permasalahan lainnya yang tidak kalah penting, kata Ade, yakni dampak ekonomi di zona hijau yang terjadi akibat pendemi Covid-19.
Mudiknya warga dari zona merah Covid-19 di klaim bakal menambah orang miskin baru di Kabupaten Tasikmalaya.
Baca Juga: Sambut Ramah Dua Bocah Penyumbang Dana Alkes, Wujud Apresiasi Ridwan Kamil
Dikatakan Ade, dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang paling baru, terjadi penambahan orang miskin baru sebanyak 40 ribu jiwa.
Mereka merupakan warga Kabupaten Tasikmalaya yang terdampak pengurangan jam kerja, libur kerja, hingga Pemutusan Hubungan Kerja atau (PHK) di kota besar maupun sekitar Tasikmalaya.
"Mudiknya warga kami akibat pengurangan jam kerja, PHK dan berkuragnya pendapat menambah daftar orang miskin baru di kita.
Baca Juga: Terima 1.500 Panggilan Iseng ke Layanan Covid-19, Wali Kota Bandung: Stop Ngaheureuyan!
"Dari DTKS kita dari 245.690 Kepala Keluarga bertambah dengan data baru orang kehilangan pekerjaan sudah 40 ribu lebih warga miskin baru," lanjut ade.
Adanya bantuan baik dari Pusat maupun Provinsi sebagai jaring pengaman sosial, dikatakan Ade, justru dikhawatirkan akan menjadi persoalan.
