Network
PIKIRAN RAKYAT - DPRD Kota Tasikmalaya mengultimatum Pemerintah Kota Tasikmalaya agar benar-benar mengawasi proses pendataan penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk warga yang terdampak Covid-19 senilai Rp 500 ribu per kepala keluarga.
Seperti yang disampaikan anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Tjahja Wandawa. Menurut Tjahja, bantuan sosial diluar Program Keluarga Harapan (PKH) itu supaya terawasi.
Baca Juga: Alami Masa Sekarat Tanpa Dokter, Italia jadi Penyumbang Terbesar Angka Kematian Covid-19
Maka dari itu, ujar dia, pihaknya sudah mengusulkan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk membentuk Program RW Siaga yang nantinya akan mendata siapa saja warga yang benar-benar terdampak Covid-19.
"Agar bantuan dari gubernur ini tepat sasaran, saya sudah menginstruksikan Pemkot agar membentuk RW Siaga. Pemerintahan tingkat bawah kan tahu siapa saja yang benar-benar terdampak corona dan yang tidak.
Baca Juga: Pemkot dan DPRD Sepakat Siapkan Anggaran Rp 56 Miliar untuk Penanganan Covid-19
"Seperti warga yang biasa berjualan sehari-hari jadi sepi karena dampak Corona," kata Tjahja saat ditemui di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa 7 April 2020.
Selain mengusulkan Pemkot Tasikmalaya untuk membentuk RW siaga, DPRD juga meminta semua pihak, terutama media untuk berperan aktif mengawasi bantuan khusus warga yang terdampak Covid-19.
Baca Juga: Siap Menikah? Tunggu Dulu, Wanita Wajib Tahu 5 Kriteria Pria Mapan Agar Tidak Menyesal
"Peran masyarakat untuk mengawasi bantuan ini juga sangat penting dilakukan. Terutama peran media, karena media merupakan corong perubahan dan kontrol sosial," ujar Tjahja.***
