Network
PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai melakukan inventarisir warga yang terdampak pembatasan wilayah. Kebijakan itu sengaja diambil untuk memutus penyebaran penyakit coronavirus disease 2019 atau Covid-19.
Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengatakan, pihaknya terpaksa mengambil kebijakan tersebut meski akan berdampak pada kondisi ekonomi. Menurutnya, pembatasan wilayah mau tak mau mesti dilakukan.
"Tidak ada yang diuntungkan dengan ini. Banyak program kita tak berjalan, APBD harus untuk corona, untuk lebih menyelamatkan masyarakat, demi kepentingan masyarakat," kata Budi, Senin 30 Maret 2020.
Baca Juga: Pelatih Kiper Persib Bandung Luizinho Passos Ajak Semua Pihak Beri Dukungan pada Wander Luiz
Dalam mengambil kebijakan, Budi mengatakan, Pemkot Tasikmalaya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terkait itu, ujar dia, Pemprov Jabar telah memberikan lampu hijau terkait pembatasan wilayah di Kota Tasikmalaya.
Ihwal warga yang terdampak dari pembatasan wilayah, kata Budi, Pemkot Tasikmalaya sedang melakukan inventarisir.
Menurutnya, akan ada bantuan dari Pemprov Jabar sekira Rp 500 ribu per orang bagi warga yang terdampak. Sepertiganya akan diberikan dalam bentuk tunai dan sisanya bahan kebutuhan pokok.
Baca Juga: Sempat Ikut Musda se-Jabar di Karawang, 10 Anggota HIPMI Kabupaten Tasikmalaya Negatif Covid-19
"Kalau kita nanti juga bantu melalui Dinsos untuk yang terdampak. Kita lebih fokus pada masyarakat yang biasa bekerja sekarang tidak. Kita sedang inventarisir," kata Budi.
Ia menyebutkan, penyebaran Covid-19 di Kota Tasikmalaya telah semakin parah. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tasikmalaya, saat ini telah tercatat enam kasus positif di kota santri itu, di mana salah satu di antaranya meninggal dunia.
"Karena itu mobilisasi orang masuk harus dikurangi. Apalagi dari zona merah. Barang dan logistik tidak masalah," katanya.
Baca Juga: Bentuk Perhatian untuk Para Pemain Persib Bandung, Robert Tak Henti Ingatkan agar Tetap di Rumah
Budi berharap, masyarakat mendukung kebijakan pembatasan wilayah secara parsial. Semua perwakilan pemerintah di lingkungan paling bawah juga diminta untuk sama-sama bekerja sama mendukung kebijakan itu.
"Kita belajar dari negara lain. Miris di Italia. Kalau tidak segera ditangani, bisa bahaya," katanya.***
