Network
PIKIRAN RAKYAT - Fenomena penggunaan jas hujan sebagai Alat Pelindung Diri (APD) petugas kesehatan dalam menangani Pasien Dengan Pengawasan (PDP), menjadi keprihatinan tersendiri bagi Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto.
Bagaimana tidak, di tengah-tengah ancaman ikut terpapar virus karena tidak standarnya APD di rumah sakit, para petugas kesehatan ini harus berjibaku dengan tugas untuk melayani pasien yang terindikasi Covid-19.
Sehingga demi sebuah pelayanan prima dan atas nama kemanusiaan, para petugas kesehatan ini terpaksa harus memakai jas hujan sebagai ikhtiar melindungi diri dari bahaya corona.
Baca Juga: Pemudik yang Abaikan Virus Corona Mulai Berdatangan, Tim Gabungan Tasikmalaya Berjaga di Perbatasan
"Menyangkut penanganan PDP maka tidak terlepas dari urusan alat pelindung diri (APD) yang harus digunakan petugas kesehatan. Dan sesuai SOP di rumah sakit, satu pasien ditangani 10 petugas kesehatan selama 14 hari," jelas Ade, Jumat 27 Maret 2020.
Akan tetapi memang diakui Ade, jika harga APD saat ini dipasaran cukup mahal. Untuk satu set APD standar ruang isolasi, maka dibutuhkan rata-rata Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta.
Maka jika untuk 1 pasien PDP ditangani oleh 10 orang petugas kesehatan selama 14 hari, maka jumlah investasi yang harus dikeluarkan untuk satu PDP saja bisa mencapai Rp 280 juta. Dengan asumsi 14 hari dikali 10 petugas kesehatan, lantas dikali satu set APD lengkap seharga Rp 2 juta.
Baca Juga: Prihatin Langkanya APD untuk Tenaga Medis, Persatuan Tenis Meja pun Ambil Tindakan
Meski begitu seluruh perlengkapan APD ini mendesak dibutuhkan guna menjamin keselamatan semua pihak, terutama petugas kesehatan sebagai garda terdepan penanganan wabah virus corona.
Itu baru soal APD, belum lagi untuk biaya rapid test (screening) dan pemeriksaan swab tenggorokan guna mengetahui pasti positif atau negatif corona. Dan itu dilakukan di Bandung yang juga memerlukan biaya tidak sedikit.
Oleh karena itu, di tengah-tengah keterbatasan ketersediaan APD, Bupati meminta kerjasama semua pihak terutama masyarakat agar memilih mengisolasi diri di rumah dengan menerapkan hidup bersih.
Baca Juga: Aturan Baru di Singapura, Jarak Duduk Kurang dari 1 Meter Bisa Didenda dan Dipenjara
"Termasuk kejelian tim kesehatan puskesmas agar lebih komprehensif sebelum merujuk pasien ODP ke rumah sakit. Karena sesuai SOP rumah sakit, ODP diperlakukan sebagai PDP," tuturnya.
Pihaknya mendorong masyarakat dengan status ODP tetap mengisolasi diri di rumah. Tentunya dengan pengawasan secara onlinen petugas kesehatan puskesmas yang memeriksa keadaan ODP. Hal ini bakal jauh lebih murah dan tidak membuat bengkak anggaran penanggulangan wabah covid-19.
"Selama masa wabah corona ini, masyarakat diimbau mengikuti fatwa MUI dalam hal pelaksanaan ibadah dan mentaati aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah," papar Ade.***
