Network
Selain itu, dikhususkan untuk Citarum pun sudah memiliki perpres sendiri yang melintasi 17 kota dan kabupaten. Hanya saja, perpres itu dijalankan tanpa ada komandan yang memberikan arahan teknis.
“Ada Perpres tentang Citarum itu kan ada 17 kota/kabupaten, lintas sektoral, dan sebagainya. Cuma, harus jelas ada komandannya, untuk memberikan arahan-arahan teknis,” imbuhnya.
Lebih lanjut dituturkan Kang Emil bahwa model kelembagaan untuk penanganan Citarum bisa diterapkan dalam hal penanganan banjir di Jakarta, Jabar, dan Banten.
Pun begitu, perkumpulan antar pemimpin tiga provinsi dapat dilakukan rutin untuk saling mengetahui dimensi permasalahan.
“Dengan satu orang yang bisa memberikan instruksi ke Jawa Barat, Jakarta, Banten, ke kota/kabupaten. Kalau tidak setiap tahun kita ngumpul semua menceritakan dimensi permasalahannya tanpa ada kesimpulan,” ucapnya.
Di sisi lain, Kepala BNPB Doni Monardo yang hadir saat itu juga menjelaskan pandangannya.
Menurutnya, kabupaten/kota yang termasuk Jakarta tidak bisa menyelesaikan persoalan banjir secara mandiri.
Inilah yang menimbulkan perlunya kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan masalah banjir.
“Kita sudah punya pengalaman tentang Citarum, walaupun sudah berjalan dua tahun tetapi program ini (Citarum Harum) telah memberikan manfaat. Yang biasanya banjir di Bojongsoang, Baleendah, Dayeuhkolot, yang biasanya berminggu-minggu. Ada tetap banjir, tetapi dengan waktu yang relatif singkat airnya segera surut,” kata Doni.
