Network
Dia mencontohkan bagaimana sumber air di Kabupaten Bandung digunakan juga oleh Kota Cimahi dan Kota Bandung.
"Tujuan dari organisasi ini sebetulnya adalah bagaimana kita sinergi, kita bisa lakukan dan terjadi efisiensi dari birokrasi. Harus ada kesepahaman di antara pemerintah kabupaten/kota, dan provinsi," tuturnya.
Menurut Setiawan, Pemerintah Provinsi Jabar akan segera berkonsultasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) terkait bentuk organisasi untuk menangani Cekungan Bandung.
"Karena kan kami gini, kalau seumpamanya ini badan, katakanlah struktural, artinya akan diisi SDM dari mana saja. Itu harus dipikirkan karena untuk yang mengisi dari struktur-struktur ini juga harus kita perhatikan segala macamnya. Jadi bukan hanya sekedar menyimpan (SDM) saja," katanya.
Sedangkan, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar, A Koswara mengatakan, pembentukan pengelolaan Cekungan Bandung sudah sangat mendesak.
Sebab, persoalan yang ada di Cekungan Bandung harus ditangani bersama-sama karena lintas daerah.
"Jadi, ini harus ditangani targetnya secepatnya. Kami akan konsultasi ke ATR," katanya.***
