Network
Ini dirinci dalam sebuah laporan yang dirilis minggu ini oleh Jamestown Foundation, sebuah lembaga yang berbasis di Washington, DC yang berfokus pada masalah kebijakan yang memiliki kepentingan strategis bagi AS.
“Ini adalah perubahan gaya hidup yang memaksa dari nomadisme dan bertani menjadi pekerja upahan,” tulis laporan itu.
Reuters menguatkan temuan Zenz dan menemukan dokumen kebijakan tambahan, laporan perusahaan, pengajuan pengadaan, dan laporan media pemerintah yang menjelaskan program tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Tiongkok membantah keras keterlibatan kerja paksa, dan mengatakan Tiongkok adalah negara dengan aturan hukum dan bahwa para pekerjanya sukarela dan diberi kompensasi yang sesuai.
Baca Juga: 1,7 Juta Data Penerima BLT Dinyatakan Tidak Berhak Dapat Bantuan, Humas BPJS Angkat Suara
“Apa yang disebut orang-orang dengan motif tersembunyi ini sebagai 'kerja paksa' sebenarnya tidak ada. Kami berharap komunitas internasional membedakan yang benar dari yang salah, menghargai fakta, dan tidak tertipu oleh kebohongan,” katanya.***
