Network
PR TASIKMALAYA - Anggota parlemen Inggris mengkritik penanganan pemerintah terhadap krisis pengujian Covid-19 hari kedua Rabu, 16 September 2020.
Hal itu terjadi saat para pemimpin oposisi mengklaim Perdana Menteri Boris Johnson tidak memiliki rencana kohesif untuk mengatasi virus pada saat negara Inggris menghadapi gelombang kedua pandemi.
Johnson membela upayanya untuk meningkatkan kapasitas pengujian, dan ia mengatakan kepada House of Commons bahwa pemerintah menanggapi peningkatan permintaan "kolosal" dan dengan alasan bahwa Inggris menguji lebih banyak orang daripada negara-negara Eropa lainnya.
Baca Juga: Zaman Sudah Masuki Era Teknologi, Pandemi Covid-19 Tak Jadi Penghalang Pelaku Musik untuk Berkarya
"Mereka punya waktu enam bulan untuk mendapatkan hak ini, namun perdana menteri masih belum bisa memenuhi janjinya," kata Rayner.
Ia mengatakan bahwa sekretaris kesehatan kemarin mengatakan akan membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan situasi tersebut.
"Kami tidak punya waktu berminggu-minggu," tambahnya lagi.
Tekanan pada tes datang di tengah lonjakan kasus Covid-19 di seluruh Inggris yang telah mendorong infeksi baru setiap hari ke tingkat yang tidak terlihat sejak akhir Mei dan telah memaksa pemerintah Konservatif untuk membatasi pertemuan publik.
Baca Juga: Pertamina Alami Kebobrokan, Ahok: Kementerian BUMN Harus Dibubarkan Sebelum Pak Jokowi Turun
