Network
PR TASIKMALAYA - Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon terus mengkritisi kebijakan vaksin berbayar.
Fadli Zon menyampaikan bahwa dalam situasi pandemi seperti ini, kebijakan vaksin berbayar merupakan kebijakan yang tidak etis.
Bahkan menurut Fadli Zon, kebijakan vaksin berbayar untuk individu itu cenderung tidak bermoral atau amoral.
Baca Juga: Rizky Billar Bagikan Momen Lucu Bersama Kucing Kesayangannya, Warganet: 'Papa Aku Anak Siapa?'
Hal tersebut disampaikan Fadli Zon di akun Twitter-nya @fadlizon pada Kamis, 15 Juli 2021.
"Meskipun kebijakannya telah ditunda, namun kebijakan Pemerintah untuk membuka opsi vaksin berbayar secara individual di tengah pandemi adalah kebijakan tidak etis, bahkan cenderung amoral," cuit Fadli Zon seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.
Fadli Zon menilai bahwa dalam keadaan seperti saat ini, seharunya vaksin menjadi kebutuhan publik.
Baca Juga: Boy William Kaget, Ternyata Uya Kuya Terpikirkan untuk Menikah dengan Lucinta Luna
Di mana negara menyediakannya secara gratis untuk semua masyarakat.
"Di tengah situasi pandemi, vaksin seharusnya menjadi ‘public goods’, yang harus disediakan negara bagi semua orang secara gratis," tulis Fadli Zon.
Baca Juga: Sang Ayah Meninggal Dunia, Krisdayanti Tulis Penyesalan: Maaf Aku Nggak Nemenin Papah
"WHO juga telah mengkritisi kebijakan vaksin gotong royong berbayar ini karena tidak etis dan mempersempit akses rakyat pada vaksin," sambungnya.
Di sisi lain, menurut Politisi Gerindra itu, vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini baru mencapai lima persen.
Sehingga, mengubah kebijakan vaksin menjadi 'privat goods' atau komersil adalah keputusan yang tidak pantas.
Ia juga mengungkapkan bahwa Menteri Kesehatan sendiri mengatakan bahwa vaksin berbayar merupakan bisnis murni.
Yang tentunya pada akhirnya sebagai upaya untuk mencari keuntungan. Sehingga upaya tersebut dianggap Fadli Zon sebagai mengail di air keruh.
Lebih jauh, Fadli Zon juga menyoroti laju vaksinasi yang selama ini jauh dari target satu juta vaksin per harinya.
"Seharunya direspon pemerintah dengan memperbaiki strategi dan metode pendistribusian vaksin," ungkap Fadli Zon.
“Bukan malah diselesaikan dengan menyerahkannya kepada mekanisme pasar," lanjutnya.
Fadli Zon pun mengingatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai tugas dan fungsinya.
Di mana menurutnya, BUMN bukan sebagai alat negara untuk meraup keuntungan dari penderitaan masyarakat.
"Ingat, BUMN adalah alat negara untuk mengintervensi pasar, mengontrol kegagalan pasar (market failure), dan meng-counter ketidakadilan pasar, bukan alat negara untuk mendapatkan keuntungan di tengah penderitaan rakyat," tegas Fadli Zon.
"Jadi, perilaku bisnis BUMN seharusnya berbeda dengan para pelaku pasar lainnya," pungkasnya.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta Kamis, 15 Juli 2021: Aldebaran Berikan Semua Hak Istri Kepada Andin
Diketahui sebelumnya, Kimia Farma yang merupakan perusahan farmasi di bawah BUMN akan menyediakan vaksin berbayar untuk individu.
Namun, yang rencananya akan dimulai pada 12 Juli 2021 lalu itu ditunda karena menuai banyak protes dari masyarakat.***
