PR TASIKMALAYA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 21 September 2021.
Pemanggilan oleh KPK kepada Anies Baswedan itu untuk memberikan keterangan atas dugaan korupsi di Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Anies Baswedan mengucapkan ia merasa senang bisa membantu tugas KPK dalam penegakan hukum dan memberantas korupsi.
Baca Juga: Sudah Tahu Lesti Kejora Hamil Saat Akad Nikah Gegara Hal Ini, Ivan Gunawan: Gue Nggak Bisa Dikibulin
KPK menanyakan beberapa poin kepada Anies Baswedan yang berupa pertanyaan biografis dan sebagian pertanyaan mengenai kebijakan peraturan-peraturan.
Informasi ini dilihat dari postingan Instagram @aniesbaswedan pada Selasa, 21 September 2021.
“Ini semua adalah bagian dari ikhtiar kita bersama dalam kapasitas apapun untuk terus mendukung usaha memerangi korupsi,” tulis Anies Baswedan seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.
Sebelum memberikan keterangan pada KPK, Anies Baswedan juga sempat membantu dalam beberapa rangkaian kegiatan KPK.
Pada 2013 lalu bertugas sebagai Ketua Komite Etik KPK, sebelumnya pada 2009, bertugas sebagai anggota tim delapan yang ditunjuk langsung oleh presiden.
Selain itu, Anies Baswedan saat bertugas menjadi rektor di salah satu kampus mewajibkan mata kuliah anti korupsi bagi semua mahasiswa.
Baca Juga: Seru! 7 Film Baru dari Berbagai Genre ini akan Tayang Jelang Akhir Tahun, Ada Spencer hingga Encanto
Upaya Anies Baswedan ini agar bisa menghindari adanya korupsi dan memberantas semua kasus korupsi.
Santer diberitakan sebelumnya, soal dugaan kasus korupsi yang dilakukan Anies Baswedan.
Termasuk soal aliran dana penyelenggaraan Formula E, kemudian kasus korupsi dalam pengadaan lahan rumah dp 0 persen.
Baca Juga: Atta Halilintar Panik Perut Aurel Hermansyah Sakit, Langsung Cek ke Dokter Kandungan
Bahkan, soal dugaan penyelewengan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.
Apalagi kasus yang terkait Anies Baswedan “digoreng” oleh lawan politiknya.
Pada 2024, Anies Baswedan dikabarkan akan berpartisipasi dalam agenda Pemilihan Presiden meski hal ini belum jelas.***