Network
PR TASIKMALAYA - Seorang pengamat beranggapan bahwa sangat tidak mungkin jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan PDI Perjuangan dan memprakarsai koalisi seorang diri dalam mengahadapi Pemilu Presiden 202.
Soal isu kemungkinan Jokowi dalam memprakarsai koalisi sendirian ini diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang pada Selasa, 4 April 2023.
Pengamat politik ini menuturkan bahwa ia melihat adanya pesan politik dari PDI Perjuangan melalui Jokowi. Sehingga alasan orang nomor satu di Indonesia untuk meninggalkan partai tidak mungkin.
"Wacana koalisi besar ini memang tidak menghadirkan PDIP di dalamnya, sehingga langkah ini merupakan inisiatif Jokowi semata atau memang ada pesan politik dari PDIP melalui Jokowi, semua masih dalam spekulasi karena tidak mungkin Jokowi meninggalkan PDIP dan memprakarsai koalisi sendirian," kata sang pengamat dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara.
Sebelumnya diberitakan Presiden menghadiri acara silaturahmi bersama pimpinan partai Koalisi Indonesia Raya (KIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB. Dia mengatakan bahwa para ketua umum tersebut cocok untuk berkoalisi.
Jokowi mengharapkan parpol-parpol dapat bergabung dalam koalisi besar demi kebaikan rakyat menjelang pesta demokrasi.
"Saya hanya bilang cocok (berkoalisi), terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik," kata Presiden Jokowi.
Menurut Ahmad, langkah Jokowi dalam mengumpulkan pimpinan partai KIR dan KIR menimbulkan spekulasi publik terkait arah koalisi besar.
Baca Juga: Resep Pizza Teflon 7 Menit, Menu Endulita untuk Buka Puasa Ramadhan 2023
"Tetapi di sini Jokowi sedang memainkan peran kunci untuk menyatukan dua kubu koalisi yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa koalisi pendukung pemerintah Jokowi minus Nasdem akan mengusung pasangan calon presiden," katanya.
Akan tetapi wacana tersebut malah tidak menghadirkan PDIP di dalamnya, alhasil langkah ini bisa dikatakan sebagai inisiatif Jokowi semata atau memang ada pesan politik dari PDIP lewat Jokowi.
Seandainya koalisi besar ini terwujud, lanjut Ahmad, maka diskusi politik hanya terjadi di seputar siapa figur yang akan diusung.
Masih kata Ahmad, ia menilai saat ini KIT sudah mempunyai figur yang telah disepakati, yaitu Prabowo Subianto dan A. Muhaimin Iskandar. Sedangkan untuk KIB belum memiliki pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Baca Juga: 3 Amalan Sunnah di Bulan Ramadhan yang Pahalanya Setara dengan Ibadah Wajib, Yuk Laksanakan
Dengan berkoalisinya KIR dan KIB bisa dipastikan bahwa paslon presiden dan wakil presiden yang telah dibangun akan didiskusikan ulang. Tentunya ini membutuhkan ruang kompromi dan konsesus yang win-win solution.
"Dilihat dari figur yang dimiliki oleh dua koalisi besar yang ada, tentu yang paling siap sebagai capres adalah Prabowo Subianto," katanya.
Berdasarkan Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), paslon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik. Peserta pemilu yang telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling kecil adalah dua puluh persen dari jumlah kursi DPR.
Diketahui saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga Paslon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI atau tergabung dengan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.793 suara.***
